Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[email protected] Portal Akademik Masuk
  1. Beranda
  2. Berita
  3. Detail Berita
Bedah Buku "Dramaturgi dan Oligarki Politik" Digelar di Kantor DPD RI Sulawesi Selatan

Bedah Buku "Dramaturgi dan Oligarki Politik" Digelar di Kantor DPD RI Sulawesi Selatan

Makassar, 30 Mei 2026  — Sebuah forum diskusi akademik bertajuk Bedah Buku "Dramaturgi dan Oligarki Politik: Perspektif Budaya Politik Indonesia" karya Dr. Fajar, S.Sos., M.Si. sukses diselenggarakan pada Sabtu, 30 Mei 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor DPD RI Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WITA hingga selesai ini didukung oleh Yayasan Formasita dan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten dari kalangan akademisi dan pejabat negara.

Buku yang dibedah mengangkat tema krusial seputar dinamika kekuasaan, praktik oligarki, dan budaya politik dalam lanskap demokrasi Indonesia kontemporer. Melalui pendekatan dramaturgi, Dr. Fajar menelaah bagaimana panggung politik Indonesia kerap diwarnai oleh pertunjukan kekuasaan yang menutup realitas sesungguhnya di balik praktik-praktik oligarkis.

Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, sebagai tuan rumah sekaligus figur sentral yang turut memperkaya diskusi dengan perspektif kelembagaan. Proses pembedahan buku dilakukan oleh dua akademisi terkemuka, yakni Prof. Dr. Hj. Gustiana Kambo, M.Si., Ketua Program Studi S-3 Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, sebagai Pembedah I, dan Dr. Awal Muqhsith, Lc., M.A., Dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, sebagai Pembedah II. Sementara itu, Dr. Fajar, S.Sos., M.Si., yang juga merupakan dosen Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar, hadir langsung sebagai penulis untuk merespons berbagai tanggapan dan pertanyaan dari peserta.

Forum ini menjadi ruang gagasan yang produktif bagi para akademisi, mahasiswa, dan pemerhati politik untuk mendiskusikan secara kritis wajah demokrasi dan budaya politik Indonesia masa kini. Kehadiran tokoh-tokoh lintas institusi dari perguruan tinggi negeri, universitas Islam, hingga lembaga legislatif  turut memperkaya perspektif yang hadir dalam diskusi.

Bedah buku ini diharapkan dapat mendorong kesadaran publik akan pentingnya literasi politik yang kritis, sekaligus menegaskan peran dunia akademik dalam membaca dan merespons fenomena kekuasaan secara ilmiah dan bertanggung jawab.