Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
[email protected] Portal Akademik Masuk
  1. Beranda
  2. Berita
  3. Detail Berita
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar Bahas Kebijakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Takalar

Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar Bahas Kebijakan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Takalar

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar kembali menunjukkan semangat akademik melalui kegiatan Praktikum Kompetensi Penyusunan Draf Naskah Akademik bertema “Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Takalar”. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas mahasiswa untuk memahami proses penyusunan kebijakan publik dan legislasi daerah secara langsung.

Praktikum ini dilaksanakan oleh Kelompok 4 Program Studi Ilmu Politik Tahun Akademik 2025/2026 yang terdiri dari Nurfaliza Fitriana, Pratiwi Burhan Seha, Yusril Izzah Mahendra, dan Muh Adrian Maulana. Dalam suasana diskusi yang berlangsung serius dan penuh konsentrasi, para mahasiswa terlihat aktif melakukan pembahasan terkait penyelenggaraan bangunan gedung yang berkaitan dengan tata ruang, kepentingan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Nomor 4082 Tahun 2025, kegiatan praktikum tersebut secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari Praktikum Kompetensi Penyusunan Draf Naskah Akademik dengan tema “Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Takalar”. Tim mahasiswa dibimbing langsung oleh Abu Bakar, S.HI., M.A. selaku dosen pembimbing. 

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori mengenai kebijakan publik dan pemerintahan daerah, tetapi juga melakukan kajian mendalam terhadap kondisi empiris Kabupaten Takalar. Pembahasan mereka mencakup aspek desentralisasi, otonomi daerah, pembangunan berkelanjutan, hingga pentingnya regulasi bangunan gedung yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kajian akademik yang disusun mahasiswa mengacu pada prinsip pembangunan daerah berkelanjutan, di mana pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dianggap penting mengingat pembangunan daerah harus mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kepentingan sosial masyarakat.

Dalam proses diskusi, para mahasiswa terlihat membagi tugas penelitian, mengumpulkan referensi hukum, hingga menyusun argumentasi kebijakan secara sistematis. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi latihan nyata bagi mahasiswa Ilmu Politik untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan daerah dirancang melalui pendekatan akademik dan ilmiah.

────────────────────────────
“Kami belajar bahwa sebuah kebijakan publik tidak bisa dibuat secara sembarangan. Harus ada dasar hukum, data lapangan, serta kepentingan masyarakat yang menjadi pertimbangan utama dalam penyusunannya,” ujar salah satu mahasiswa peserta praktikum.
────────────────────────────

Selain itu, dosen pembimbing kegiatan menegaskan bahwa mahasiswa Ilmu Politik harus memiliki kemampuan analisis yang kuat terhadap persoalan sosial dan pemerintahan daerah.

────────────────────────────
“Mahasiswa Ilmu Politik tidak hanya memahami teori kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga harus mampu menghasilkan solusi kebijakan yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat,” jelas dosen pembimbing dalam arahannya.
────────────────────────────

Dalam naskah akademik yang mereka susun, dijelaskan bahwa Kabupaten Takalar memiliki potensi pembangunan daerah yang cukup besar, baik dalam sektor pertanian, perkebunan, maupun pengembangan wilayah. Oleh karena itu, regulasi mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dianggap penting untuk menciptakan pembangunan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Mahasiswa juga membahas pentingnya sinkronisasi antara pembangunan daerah dengan aturan tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Mereka menilai bahwa pembangunan bangunan gedung yang tidak teratur dapat berdampak pada ketidakseimbangan tata ruang serta menurunnya kualitas lingkungan masyarakat.

Diskusi akademik yang berlangsung di ruang kelas tersebut memperlihatkan budaya ilmiah yang kuat di kalangan mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Dengan memanfaatkan laptop, dokumen regulasi, dan berbagai referensi akademik, mahasiswa tampak serius menyusun konsep kebijakan yang nantinya menjadi bagian dari laporan praktikum mereka.

Kegiatan praktikum ini sekaligus menjadi bukti bahwa Program Studi Ilmu Politik tidak hanya berfokus pada teori politik semata, tetapi juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk memahami praktik penyusunan kebijakan publik secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi generasi intelektual muda yang kritis, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

══════════════════════════════════════

“Kebijakan publik yang baik lahir dari kajian ilmiah yang kuat serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.”

══════════════════════════════════════