Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar kembali menghadirkan ruang diskusi akademik melalui kegiatan Kuliah Umum bertema “Diplomasi Masjid dan Politik” yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
Kegiatan ini menghadirkan Fahri Badina Nur, M.A., selaku Manager Program The Voice of Istiqlal Jakarta sebagai narasumber utama. Kehadiran narasumber memberikan perspektif baru mengenai hubungan antara masjid, diplomasi sosial, serta dinamika politik masyarakat kontemporer.
Kuliah umum tersebut diikuti oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Politik dengan penuh antusias. Suasana diskusi berlangsung interaktif, terlihat dari berbagai pertanyaan mahasiswa terkait peran institusi keagamaan dalam membangun ruang dialog publik, memperkuat toleransi, hingga menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Dalam pemaparannya, Fahri Badina Nur menegaskan bahwa masjid tidak hanya memiliki fungsi ibadah semata, tetapi juga menjadi pusat penguatan nilai kebangsaan dan diplomasi sosial.
“Masjid hari ini harus mampu menjadi ruang dialog yang inklusif, membangun nilai toleransi, serta memperkuat persatuan masyarakat melalui pendekatan sosial dan kebudayaan,” ungkapnya di hadapan peserta kuliah umum.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan kapasitas akademik mahasiswa Ilmu Politik dalam memahami hubungan agama dan politik dalam konteks kehidupan modern. Diskusi mengenai diplomasi masjid dinilai relevan dengan perkembangan politik kontemporer yang semakin dipengaruhi oleh komunikasi publik dan penguatan identitas sosial masyarakat.
Mahasiswa yang hadir juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog langsung dengan narasumber mengenai praktik diplomasi keagamaan di Indonesia. Beberapa mahasiswa menyoroti bagaimana masjid dapat menjadi media edukasi politik yang damai dan inklusif tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman.
Ketua panitia kegiatan menyampaikan bahwa kuliah umum ini merupakan bagian dari komitmen Prodi Ilmu Politik dalam menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga kontekstual dengan realitas sosial masyarakat.
“Kami ingin mahasiswa memiliki pemahaman luas mengenai bagaimana agama dan politik dapat berjalan berdampingan dalam membangun ruang publik yang sehat dan demokratis,” ujarnya.
Kegiatan kuliah umum tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan akademik antara mahasiswa dan praktisi yang memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan program sosial berbasis keagamaan. Mahasiswa mendapatkan pengalaman baru mengenai pentingnya komunikasi politik yang berbasis nilai toleransi, moderasi, dan kemanusiaan.
Selain sesi pemaparan materi, kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara narasumber, dosen, dan mahasiswa peserta kuliah umum. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa isu diplomasi masjid dan politik menjadi tema yang menarik sekaligus relevan untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif Ilmu Politik.
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar Nomor 3350 Tahun 2025, kegiatan ini secara resmi dibentuk melalui kepanitiaan dan narasumber Kuliah Umum “Diplomasi Masjid dan Politik” Prodi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pola pikir kritis, moderat, dan adaptif terhadap dinamika hubungan agama dan politik di Indonesia. Kuliah umum tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar terus berupaya menghadirkan ruang intelektual yang progresif, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman.
“Diplomasi masjid bukan hanya soal agama, tetapi juga tentang bagaimana membangun ruang sosial yang damai, inklusif, dan demokratis.”
